MMCGumas – Kuala Kurun – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Salah satunya melalui kunjungan kerja dan sharing informasi bersama Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI Angkatan Darat (AD) di Kabupaten Gumas, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Gumas tersebut menjadi forum untuk bertukar informasi sekaligus membahas langkah penanggulangan karhutla yang masih berlangsung di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gumas.
Rombongan Pati Mabes TNI AD dipimpin Brigjen TNI Zulkifli, didampingi Brigjen TNI Agustinus Dedy Prasetyo, Brigjen TNI Kris Doni Indriarto, Brigjen TNI Eko Putra Hadi Prasetyo, serta Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap.
Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P. Umbing dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi terkini karhutla sekaligus berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi tersebut.
Berdasarkan data Pemkab Gumas, sejak Januari hingga 7 September 2026 tercatat 4.879 titik hotspot dengan estimasi luas area terbakar mencapai 2.439,5 hektare. Dari jumlah tersebut, kejadian karhutla yang berhasil ditangani tercatat sebanyak 80 titik, dengan luas area terbakar sekitar 146,433 hektare.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Gumas dalam menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla selama 30 hari, terhitung sejak 1 hingga 30 September 2026.
Efrensia menjelaskan, penetapan status tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, meliputi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), Fine Fuel Moisture Code (FFMC), jumlah hotspot, jarak pandang (visibility), serta dampak yang ditimbulkan akibat karhutla.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Forkopimda, maka disepakati statusnya adalah tanggap darurat bencana Karhutla,” ujar Efrensia.
Dalam penanganannya, Pemkab Gumas mengoptimalkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga dunia usaha.
Sejumlah langkah dilakukan, di antaranya patroli terpadu, pemantauan hotspot, penggunaan drone, serta pembentukan dan pengaktifan posko tanggap darurat karhutla di kantor BPBD dan sejumlah kecamatan.
Pemerintah juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperkuat pencegahan dan respons di tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting karena titik karhutla tidak hanya terjadi di sekitar ibu kota kabupaten, tetapi juga tersebar di wilayah perdesaan.
“Yang penting menurut kami adalah sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat. Kejadian Karhutla ini tidak hanya berada di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyebar di desa-desa. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus dilibatkan agar memahami bagaimana mencegah dan menanggulangi ketika kebakaran terjadi,” bebernya.
Selain keterbatasan personel dan armada, ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pemadaman. Untuk mendukung distribusi air, sebanyak 23 OPD yang memiliki kendaraan roda empat jenis double cabin maupun pikap turut dikerahkan.
Armada tersebut mendukung tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Damkar/Satpol PP, Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, serta KPHP Kahayan Hulu.
“Kalau unit pemadam yang kita punya sangat terbatas, maka kita tambah dengan mengerahkan mobil-mobil yang ada untuk menyuplai air. Sumber air juga terbatas dan jaraknya jauh. Kalau mobil pemadam kembali ke sumber air setelah habis, tentu membutuhkan waktu lama. Karena itu kita support dengan tangki-tangki air yang dibawa mobil OPD,” jabarnya.
Untuk meningkatkan dukungan sarana pemadaman, Pemkab Gumas telah mengusulkan 12 unit mobil atau truk pemadam kebakaran kepada Pemprov Kalteng. Dari usulan tersebut, baru dua unit yang diperoleh.
Pemkab Gumas juga mengusulkan pembangunan 254 titik sumur bor pada wilayah rawan karhutla. Selain untuk mendukung kebutuhan pemadaman, sumur bor tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
“
Walaupun ada armada, kalau airnya tidak ada, hasilnya tidak akan maksimal. Sumur bor ini bisa disebarkan di desa dan ditentukan berdasarkan titik-titik rawan Karhutla. Bahkan bisa multifungsi untuk sumber air bersih masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Efrensia, pembangunan sumur bor membutuhkan perencanaan dan anggaran yang besar karena kedalaman pengeboran dapat mencapai lebih dari 100 meter. Karena itu, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan dipadukan dengan penyediaan embung maupun fasilitas penampungan air lainnya.
Di sisi pencegahan, Pemkab Gumas juga terus mendorong perusahaan perkebunan untuk mengambil tanggung jawab dalam mencegah karhutla, khususnya di wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sementara itu, Brigjen TNI Zulkifli mengatakan kunjungan tim Mabesad ke Kalimantan Tengah merupakan bagian dari upaya memperkuat pertukaran informasi dan diskusi terkait penanggulangan karhutla.
“Kami dari Mabesad ada 35 orang dan tersebar di tiga kabupaten dan satu kota, yakni Palangka Raya, Gunung Mas, Buntok dan Pulang Pisau,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut lebih diarahkan pada diskusi mengenai penanganan karhutla yang sedang berlangsung. Sementara upaya pencegahan tetap dilakukan secara beriringan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Bukan penyuluhan,tapi lebih kepada sharing informasi dan mungkin lebih banyak kita isi dengan diskusi terkait penanggulangan. Untuk pencegahannya sendiri sambil berjalan, untuk mencegah agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tuturnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh Brigjen TNI Agustinus Dedy Prasetyo, serta diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekda Gunung Mas, Asisten Setda Gunung Mas, Kepala PD terkait atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.