MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, turun langsung ke lapangan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma oleh PT Berkala Maju Bersama (BMB), Ia menegaskan bahwa kebun plasma sebesar 20 persen dari luas kebun inti merupakan hak masyarakat sekitar yang harus dipenuhi perusahaan melalui koperasi penerima manfaat, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa penentuan wilayah kebun plasma perlu memperhatikan batas administratif desa atau kelurahan. Hal tersebut penting agar pembagian dan pengelolaan kebun plasma dapat dipantau dengan jelas serta dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita perlu mengetahui wilayah administratif desa atau kelurahan yang masuk dalam kawasan kebun inti PT BMB. Nanti akan dihitung persentasenya secara keseluruhan berdasarkan data dan peta tata batas desa. Dengan demikian, pembagian kebun plasma dapat diatur dan dipantau sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi yang telah disepakati sebagai penerima manfaat akan menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut nantinya harus memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
Bupati menjelaskan, peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan komitmen perusahaan benar-benar direalisasikan di lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada satu wilayah operasional perusahaan, tetapi harus mencakup seluruh regional yang memiliki kewajiban pembangunan kebun plasma.
“Saya datang langsung ke lapangan karena ingin memastikan semuanya benar-benar terealisasi. Tidak cukup hanya memastikan yang di Regional Kurun, tetapi juga harus kita pastikan di regional lainnya, termasuk Manuhing,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Dinas Koperasi untuk mengawal dan mengawasi penyusunan perjanjian kerja sama agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
Ia secara khusus mengingatkan ketua, pengurus, pengawas, dan anggota koperasi agar menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pengurus diminta menjaga amanah yang diberikan anggota, sedangkan pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus.
“Pesan saya kepada ketua dan jajaran pengurus maupun pengawas koperasi, khususnya pengurus, agar melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan baik dan benar. Jangan sampai tindakan pengurus justru merugikan koperasi dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus dan pengawas, tetapi seluruh anggota koperasi. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran maupun hasil produksi kebun plasma.
“Anggota koperasi juga harus ikut mengawasi dan memantau. Pengawas harus menjalankan tugasnya dengan baik, serta didukung oleh dinas terkait. Kita ingin tidak ada lagi pihak yang dirugikan maupun dugaan penyalahgunaan anggaran dan hasil kebun,” lanjutnya.
Selain tata kelola koperasi, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap penentuan lokasi kebun plasma. Ia meminta agar lokasi yang diberikan perusahaan memiliki koordinat yang jelas, dituangkan dalam peta, serta dipilih pada lahan yang layak dan dapat dipantau bersama oleh masyarakat.
“Areal atau lokasi kebun plasma harus jelas koordinatnya dan dituangkan dalam peta. Berikan lokasi yang terbaik dan mudah dipantau bersama. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan lahan di bagian ujung yang kondisi tanahnya marginal,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan agar pemenuhan kebun plasma disertai dengan pengurusan HGU sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT BMB Regional Kurun dan Regional Manuhing atas komitmen memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma bagi masyarakat beserta pengurusan HGU-nya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada PT BMB Regional Kurun dan Regional Manuhing yang telah berkomitmen memenuhi kewajiban membangun dan memfasilitasi kebun plasma untuk masyarakat beserta HGU-nya. Kepada pihak koperasi dan seluruh anggota penerima plasma, saya ucapkan selamat dan sukses. Lakukan yang terbaik demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Melalui peninjauan dan arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan kewajiban kebun plasma oleh perusahaan, sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.