MMCGumas – Balawan Mulya – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program kebun plasma perkebunan kelapa sawit. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi masyarakat penerima manfaat agar bantuan dan hasil perkebunan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, dalam rapat yang berlangsung di Balai Desa Balawan Mulya, Rabu (11/11/2026).
Bupati menjelaskan, dari 16 perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas, sebanyak delapan perusahaan telah menjalankan kewajiban pembangunan kebun plasma. Sementara delapan perusahaan lainnya masih dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut.
Meski pemerintah daerah sedang mengawal perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban plasma, pengawasan terhadap perusahaan yang telah menjalankan program tersebut juga tetap dilakukan. Pengawasan tidak hanya menyangkut pengelolaan kebun, tetapi juga ketepatan masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Jaya menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani surat keputusan (SK) penetapan penerima manfaat plasma dari delapan perusahaan yang kebun plasmanya sudah berjalan. Penetapan tersebut didasarkan pada usulan berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan.
Namun, apabila dalam evaluasi ditemukan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap SK tersebut agar manfaat kebun plasma benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Untuk mendukung keterbukaan, Bupati meminta agar daftar nama penerima manfaat plasma diumumkan melalui papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan. Dengan begitu, masyarakat dapat turut mengetahui dan mengawasi proses penetapan penerima manfaat.
“Masyarakat di desa atau kelurahan saling mengetahui satu sama lain. Mereka pasti tahu jika ternyata ada yang tidak berhak menerima manfaat dari plasma,” tegasnya.
Selain mengevaluasi penerima manfaat, Pemkab Gumas juga akan memeriksa laporan keuangan pengelolaan kebun plasma. Pemeriksaan tersebut mencakup posisi utang, hasil kebun yang dibagikan kepada masyarakat, jumlah pokok utang yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, hingga rencana pelunasannya.
Bupati mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan pengelolaan plasma secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyimpangan, baik dalam penetapan penerima manfaat maupun pengelolaan keuangan. Apabila ditemukan oknum yang melakukan pelanggaran, persoalan tersebut akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta bersabar dalam menunggu hasil kebun plasma. Menurut Bupati, hasil perkebunan umumnya baru terlihat secara nyata setelah memasuki tahun ketujuh hingga kesepuluh atau lebih, sehingga diperlukan waktu dalam proses pengembangannya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran untuk menjual keanggotaan koperasi plasma, meskipun hasil yang diterima saat ini masih relatif kecil dan terdapat pihak yang menawarkan harga tinggi.
“Pemerintah daerah juga berencana menerbitkan surat keputusan atau surat edaran yang memperkuat SK penetapan petani plasma, guna mengantisipasi ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil dari kebun plasma,” ungkapnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Gumas berharap pengelolaan kebun plasma dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan hak masyarakat sebagai penerima manfaat terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.