MMCGumas – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing, memimpin kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjelang pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami indikator penilaian serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Melalui kegiatan ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan pengendalian intern sekaligus melengkapi dokumen pendukung yang menjadi bagian dari proses penilaian.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian maturitas SPIP.
“Keberhasilan penilaian tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan setiap perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat penerapan sistem pengendalian intern sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas semakin efektif, akuntabel, transparan, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah beserta Kepala Subbagian Perencanaan masing-masing perangkat daerah yang akan berperan dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen penilaian SPIP.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard dan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Barthel.
Melalui kegiatan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas optimistis dapat memaksimalkan persiapan menjelang asesmen oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat budaya pengendalian intern yang efektif sebagai fondasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).