MMCGumas – Kuala Kurun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas, Richard, menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Senin (16/11/2026).
Dalam pidatonya, Richard menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atas inisiatif penyusunan kedua Raperda tersebut.
Adapun dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Gunung Mas tersebut, yakni Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Terkait Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Richard menyampaikan bahwa perkembangan toko swalayan perlu diatur secara proporsional agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang dan mengancam keberlangsungan pedagang kecil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pasar rakyat yang selama ini menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, mengenai Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu, Richard menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memandang Raperda tersebut memiliki nilai strategis bagi daerah.
Menurutnya, Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi sumber daya kehutanan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan hasil samping atau limbah kayu menjadi berbagai produk bernilai tambah ekonomi.
Pemanfaatan limbah kayu tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomis, seperti kerajinan, furnitur, bahan bangunan, produk kreatif, hingga produk olahan lainnya.
“Pengembangan ini berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil, serta mengurangi sisa material yang berpotensi menjadi beban lingkungan. Pemerintah Daerah pada prinsipnya mendukung Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut,” pungkas Richard.
Lebih lanjut, Richard menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat menerima kedua Raperda inisiatif DPRD tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Melalui pembahasan bersama tersebut, diharapkan dapat dihasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Gunung Mas. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh asisten, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, perwakilan organisasi masyarakat (ormas), serta pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.