MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, yang diwakili Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing, bersama DPRD Kabupaten Gunung Mas melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, terdapat dua agenda utama, yakni penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, serta jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas pandangan umum pemerintah daerah terhadap dua Raperda inisiatif DPRD.
Dalam jawaban pemerintah daerah, Efrensia menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas sejumlah masukan fraksi terkait penyusunan RAPBD 2027. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), prioritas pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, perlindungan sosial, serta efisiensi belanja daerah.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang belum mencapai target PAD.
“Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sepakat untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat dan memberikan informasi terkait dengan transparansi realisasi pembangunan infrastruktur, baik jalan ataupun pembangunan lainnya yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026 dan juga yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah menanggapi berbagai masukan fraksi mengenai pengelolaan anggaran, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga dukungan terhadap program-program prioritas daerah. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD.
Pada agenda berikutnya, Bapemperda DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan jawaban atas pandangan umum pemerintah daerah terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Dalam pembahasan Raperda tentang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Bapemperda menyoroti pentingnya pengaturan pengelolaan pasar, kebersihan, sanitasi, keamanan, fasilitas, serta kepastian tempat usaha bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengaturan lokasi dan pendirian toko swalayan juga perlu memperhatikan tata ruang, kepadatan penduduk, daya dukung wilayah, serta keberadaan pasar rakyat.
Sementara itu, Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu diarahkan untuk mendorong keterlibatan kelompok masyarakat, koperasi, UMKM, pengrajin, dan desa melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, teknologi, serta pemasaran. Bapemperda juga menegaskan bahwa pemanfaatan limbah kayu harus memperhatikan asal-usul bahan baku, legalitas, kelestarian lingkungan, dan keselamatan kerja.
Bapemperda menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan masukan pemerintah daerah dalam proses pembahasan kedua Raperda tersebut. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, komprehensif, dan dapat dilaksanakan.

