MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Senin (16/11/2026).
Mewakili Bupati Gunung Mas, Staf Ahli Bupati Salampak Haris hadir mengikuti kegiatan tersebut, didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Benny Mambang.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh pemerintah daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Turut hadir unsur TNI/Polri serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah konkret dan pengawasan secara berkelanjutan oleh seluruh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap daerah secara rutin memantau harga serta memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya lonjakan harga pangan yang signifikan dan menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, dalam pembahasan terkait ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan materi mengenai penetapan upah minimum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemkab Gunung Mas terus memperkuat pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta memantau ketersediaan pasokan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta melindungi daya beli masyarakat.
Pemkab Gunung Mas juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.


