MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menyampaikan pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gunung Mas juga menyampaikan pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Tahun 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp1.069.017.159.155,73 atau sekitar Rp1,069 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.054.387.578.384,40 atau sekitar Rp1,054 triliun, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp14.629.580.771,33.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBD 2027 menghadapi sejumlah tantangan, terutama penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam dan fluktuasi harga komoditas. Kita harus mulai memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Gumas menyiapkan sejumlah langkah, antara lain memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan digitalisasi transaksi pendapatan, serta meningkatkan pengawasan dan penerimaan dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Bupati juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban pembangunan dan fasilitasi kebun plasma bagi masyarakat agar manfaat investasi perkebunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Selain itu, belanja daerah akan diarahkan agar lebih produktif melalui percepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja nonprioritas, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 diarahkan pada empat prioritas utama, yaitu peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta infrastruktur pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam unggulan.

Dalam Rancangan APBD tersebut, pemerintah daerah juga tetap memperhatikan program prioritas Tambun Bungai, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), jaminan sosial ketenagakerjaan, serta belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Bapemperda DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan dua Raperda inisiatif yang telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor perdagangan, menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, mencegah persaingan usaha tidak sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu bertujuan memberikan arah dan kepastian hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan limbah kayu di Kabupaten Gunung Mas. Potensi limbah pemanenan, kayu tebangan tahunan, serta hasil pengolahan hutan diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk serpihan kayu dan bioenergi.
Dalam penyampaiannya, Bapemperda menjelaskan bahwa penyusunan kedua Raperda tersebut merupakan salah satu hasil kunjungan kerja DPRD serta pelaksanaan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk masukan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).
Bapemperda DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan bahwa kedua Raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat.
“Dua buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD ini merupakan komitmen nyata DPRD Kabupaten Gunung Mas dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk hadir dan berpihak kepada pelaku usaha terkecil sekalipun,” demikian disampaikan dalam pengantar Bapemperda.
Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekda Gunung Mas, Asisten di lingkup Setda Gunung Mas, Kepala PD atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.