MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten Gunung Mas, Senin (9/3/2026).
Rapat paripurna tersebut memiliki agenda utama penyampaian hasil reses anggota DPRD, penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, serta pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN dan BUMD, serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Mas.
Dalam rapat tersebut, Laporan Hasil Reses Perorangan DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, dan III disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Herda.
Dalam laporannya, Herda menyampaikan bahwa secara umum aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses mencakup berbagai bidang pembangunan daerah.
Pada bidang infrastruktur, masyarakat mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan lingkungan, jalan penghubung antar desa, jalan produksi, serta jalan usaha tani. Selain itu juga terdapat usulan pembangunan dan perbaikan jembatan, pembangunan kantor desa, pagar fasilitas umum, pemasangan penerangan jalan umum, hingga pembangunan menara pemancar sinyal guna meningkatkan akses komunikasi di wilayah pedesaan.
Sementara pada bidang kesehatan, masyarakat mengusulkan pembangunan serta renovasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. Selain itu juga terdapat permintaan pengadaan alat kesehatan, pembangunan pagar fasilitas kesehatan, serta penyediaan sarana pendukung pelayanan kesehatan seperti ambulans dan fasilitas air bersih.
Di bidang sosial, keagamaan, dan budaya, aspirasi masyarakat antara lain berupa bantuan pembangunan maupun renovasi rumah ibadah, pembangunan fasilitas pendukung kegiatan keagamaan, serta dukungan terhadap kegiatan adat dan budaya masyarakat.
Kemudian pada bidang pertanian, perkebunan, dan perekonomian masyarakat, masyarakat mengusulkan bantuan bibit ternak dan bibit perkebunan, pembukaan jalan produksi dan jalan usaha tani, bantuan alat berat untuk pengolahan lahan pertanian, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti penyediaan air bersih, pembangunan sumur bor, penampungan air, serta pemasangan penerangan jalan umum di lingkungan permukiman.
Pada sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan dan penambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan pagar sekolah, serta penyediaan sarana belajar seperti meja, kursi, komputer, dan laptop. Selain itu juga terdapat usulan pembangunan rumah dinas guru, penambahan tenaga pendidik, serta peningkatan kesejahteraan tenaga honorer pendidikan.
Sementara itu pada bidang perumahan dan bantuan sosial, masyarakat mengusulkan program bantuan bedah rumah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas tempat tinggal dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Sedangkan pada bidang pemerintahan desa dan kesejahteraan aparatur, masyarakat berharap adanya perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa dan kader masyarakat, serta percepatan penyaluran Alokasi Dana Desa. Aspirasi lain juga terkait dukungan bagi desa-desa yang berada di sekitar wilayah perusahaan agar turut memperoleh manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Herda menambahkan bahwa secara keseluruhan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses tersebut menunjukkan harapan besar agar pembangunan daerah terus ditingkatkan, khususnya dalam pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Adapun rincian lengkap daftar usulan aspirasi masyarakat dari masing-masing anggota DPRD sebagaimana hasil reses perorangan telah dituangkan secara tertulis dalam lampiran laporan ini dan untuk efisiensi waktu tidak dibacakan satu per satu dalam forum rapat paripurna,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herda juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan BUMDes dan bantuan usaha, meningkatkan penyediaan sarana dasar masyarakat seperti air bersih dan penerangan jalan, serta memberikan perhatian terhadap program bantuan sosial termasuk bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperhatikan kesejahteraan aparatur desa serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Besar harapan kami agar aspirasi masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti serta diakomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ke depan,” tutup Herda.