Foto Ist : Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong (Tengah), saat mengikuti Rakor Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi PAD, Penanganan Sampah, Karhutla, serta Hutan Adat yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025) Palangkaraya.
MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Rakor tersebut mengusung agenda penting, yakni Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanganan Sampah, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Hutan Adat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan pandangan bersama terkait langkah konkret peningkatan fiskal daerah.
Sebagaimana kita ketahui, struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi. Karena itu, kita dituntut memperkuat fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD. Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, dengan memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah, potensi tersebut dapat lebih optimal digali dan diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penanganan isu lingkungan seperti sampah, karhutla, serta pengelolaan hutan adat juga harus menjadi perhatian serius bersama.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong yang turut hadir dalam kegiatan ini menilai bahwa Rakor tersebut sangat relevan dengan kebutuhan daerah. Pihaknya berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah strategis pemerintah provinsi, termasuk dalam optimalisasi PAD melalui pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan.
Rakor ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas daerah, kabupaten Gunung Mas siap berkolaborasi, terutama dalam isu strategis seperti peningkatan PAD, penanganan sampah, pencegahan karhutla, serta pengakuan dan perlindungan hutan adat.
Rakor tersebut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.