MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di ruang komisi DPRD Gunung Mas, (21/7/2025) Kuala Kurun, ini dipimpin oleh Asisten III Sekda Gumas, Letus Guntur, bersama Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binartha.
Dalam sambutannya, Letus Guntur menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 mengusung konsep Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan.
“Transformasi ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal menjadi fokus utama dalam kebijakan perencanaan tahun 2026. Kami menargetkan peningkatan pendapatan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan sejumlah arah kebijakan yang menjadi acuan pembangunan, antara lain, transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah seperti sektor pertanian/perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata
Penguatan infrastruktur layanan publik serta pertanian terintegrasi menuju swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja melalui pendidikan vokasi dan kemudahan berinvestasi, Bantuan sosial yang tepat sasaran serta pemanfaatan dana desa dan sumber kolaboratif lainnya.
Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penanganan stunting, penyediaan air bersih, perumahan, dan sanitasi yang layak.
Pengendalian inflasi serta stabilitas harga kebutuhan pokok, Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, akuntabel, dan transparan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan target-target tersebut, strategi pembangunan yang diusung meliputi, Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, Penguatan infrastruktur permukiman dan kawasan ekonomi, Peningkatan kualitas pendidikan untuk mencetak SDM unggul, Hilirisasi sumber daya alam (SDA) unggulan dengan memperhatikan nilai sosial, budaya lokal dan Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi, Pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan prima.
Pembahasan KUA-PPAS ini juga merinci gambaran kondisi makro ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Fokus utama diarahkan pada Prediksi pertumbuhan PDRB, inflasi, dan indikator ekonomi daerah lainnya, strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung program prioritas dan pelayanan publik, Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kondisi defisit dan surplus anggaran, sebagai bentuk antisipasi dan tanggapan terhadap kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Melalui pembahasan ini, diharapkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Gunung Mas yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.



