MMCGumas – Kuala Kurun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2025 untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Gunung Mas mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Hadir dalam sidang tersebut Sekretaris Daerah Gunung Mas, Richard, mewakili Bupati Gunung Mas, serta para kepala perangkat daerah, Selasa (1/7/2025).
Fraksi Partai Perindo melalui juru bicara Darwinson Concon menyampaikan dukungan penuh terhadap RPJMD. Ia menilai bahwa dokumen perencanaan ini telah sesuai dengan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati periode 2025–2029, yakni “Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang Maju, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri”.
Visi dan misi tersebut dirinci ke dalam enam tujuan utama dan 17 sasaran strategis. Fraksi Perindo menegaskan bahwa penyusunan RPJMD telah mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berada dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, Fraksi Perindo menyatakan menerima dan sangat setuju RPJMD dibahas lebih lanjut bersama eksekutif.
Fraksi Partai NasDem melalui Dony Saputra memberikan catatan khusus terkait prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya ruas jalan Tewah–Tumbang Miri yang rusak berat. Selain itu, NasDem menyoroti ketidaktercapaian target PAD dan mengusulkan sistem reward and punishment bagi OPD terkait. Mereka juga meminta Bupati mencabut izin PBS kelapa sawit yang tidak memiliki HGU.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Rusmila menyampaikan dukungan dengan beberapa usulan penguatan terhadap program “Tambun Bungai” yang menjadi fondasi RPJMD. Usulan tersebut mencakup penyediaan rumah layak huni, pemerataan tenaga kesehatan, pembangunan sarana olahraga, rehabilitasi lahan eks PETI, serta dorongan agar Kuala Kurun bersiap mengikuti Adipura. Fraksi PDIP juga menyinggung program plasma kebun sawit dan kembali menekankan pentingnya perbaikan jalan Tewah–Tumbang Miri. Mereka menyatakan sepakat dan siap membahas lebih lanjut bersama eksekutif.
Fraksi Partai Demokrat lewat Nene Yuliani mengapresiasi sinergi RPJMD dengan perencanaan tingkat pusat dan provinsi. Namun, Demokrat juga menyoroti tantangan otonomi daerah yang semakin terbatas. Mereka mendorong kepala perangkat daerah untuk lebih inovatif dalam merancang program, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Fraksi Partai Gerindra melalui Sahriah menekankan bahwa RPJMD harus dijalankan secara nyata dan bukan sekadar dokumen normatif. Mereka menuntut agar program-program “Tambun Bungai” benar-benar direalisasikan dan tidak sekadar menjadi janji politik. Masyarakat, menurut Fraksi Gerindra, lebih membutuhkan aksi konkret ketimbang retorika.
Fraksi Golkar, yang diwakili oleh Charles Frengky, menyampaikan bahwa pihaknya mencermati dengan seksama enam tujuan yang telah disampaikan oleh Bupati Gunung Mas dalam pidato sebelumnya, dan menyatakan siap untuk mengikuti pembahasan lanjutan.
