MMCGumas – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing, didampingi Asisten I Setda Gunung Mas, Ruby Haris, dan Kepala Bapperida Gunung Mas, Yantrio Aulia, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum, Jumat (05/12/2025). Kegiatan ini dihadiri pimpinan OPD atau yang mewakili, camat se-Kabupaten Gunung Mas atau yang mewakili, BPS Gunung Mas, dan tamu undangan lainnya
Dalam penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan bersama yang tidak dapat ditangani dengan satu pendekatan tunggal. Penanggulangan kemiskinan harus diselesaikan melalui kerja sama lintas sektor yang saling menguatkan.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas memang mengalami penurunan, namun masih menjadi pekerjaan besar untuk kita selesaikan bersama. Kita tidak boleh menutup mata terhadap masalah kemiskinan yang masih terjadi,” ujar Wabup.
Efrensia menyampaikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan kewirausahaan, serta peningkatan akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan sehat. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Melalui sinergi perangkat daerah, desa, pihak swasta, hingga pelaku usaha mikro dan kecil, kita ingin menghasilkan langkah strategis untuk menurunkan kemiskinan di Gunung Mas,” tutup Efrensia.
Turut dilaporkan Kepala Bapperida Gunung Mas, Yantrio Aulia, bahwa rakor ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi data, serta menyelaraskan arah pembangunan dalam Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan 2025–2029. Forum ini juga menjadi tempat menyusun strategi intervensi dan rencana pelaksanaan program tahun berikutnya.
“Inovasi dan evaluasi harus terus dilakukan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
Rapat ini juga memuat pembahasan sejauh mana program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta Dana Desa mendukung penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah mengajak seluruh pemangku kebijakan bergerak bersama, memastikan data valid, intervensi tepat sasaran, serta monitoring lapangan berjalan optimal.