MMCGumas – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas), Efrensia L.P. Umbing, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (20/11/2025).
Dalam agenda tersebut, Efrensia didampingi oleh Kadis Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Gumas, Ruby Haris, serta tim teknis dari perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Gumas.
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang dihadiri oleh para wakil bupati/Wakil Wali Kota se-Kalteng. Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda Kalteng, Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng, serta para Tenaga Ahli penyusunan RPKD.
Dalam sambutannya Edy mengatakan, menurut data BPS tingkat kemiskinan Kalteng pada Maret 2025 sebesar 5,19 persen atau 147.800 jiwa, turun dari September 2024, sementara garis kemiskinan meningkat 4,83 persen menjadi Rp, 654.066 per kapita per bulan pada 2025, namun walaupun garis kemiskinan kita berada di atas nasional, tetapi tingkat kemiskinan kita tetap lebih rendah dari nasional.
“Kemiskinan bukan cuma kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup,” ucap Edy.
Dirinya menambahkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sesuai dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya,” pungkas Edy.
Adapun Rakor ini dilaksanakan bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta menjaring masukan terhadap Rancangan RPKD Provinsi KaltengTahun 2025 – 2029. Dengan adanya Rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat dalam menekan angka kemiskinan serta menyusun kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat Kalimantan Tengah.