Foto : Sekda Gunung Mas Richard, saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (18/11/2025).
MMCGumas – Kuala Kurun – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard, mewakili Bupati Jaya S. Monong menyampaikan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (18/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Richard mengawali dengan ucapan syukur serta apresiasi atas dukungan seluruh Fraksi Pendukung DPRD yang sebelumnya telah menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna ke-7, Senin (17/11/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menilai tingginya dukungan fraksi menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan APBD yang efektif, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah memberi tanggapan rinci kepada enam fraksi pendukung dewan, Fraksi Golkar (Hendra)
Pemkab menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kesediaan fraksi untuk membahas Raperda APBD 2026 bersama eksekutif dan legislatif.
Fraksi PDI Perjuangan (Lelie, A.Md)
Menanggapi pertanyaan terkait integrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pemkab menegaskan bahwa seluruh Pokir hasil reses telah diverifikasi Bapperida dan diintegrasikan dalam penyusunan RKPD sesuai regulasi, termasuk Permendagri 86/2017 dan UU 23/2014.
Terkait percepatan pelaksanaan kegiatan fisik, pemerintah memastikan bahwa pekerjaan jalan, jembatan, gedung, serta bangunan air pada 2026 akan dipersiapkan dan dilelang lebih awal agar penyelesaiannya tepat waktu dan berkualitas.
Fraksi Perindo (Darwinson Concon, S.Pi)
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh fraksi dalam pembahasan APBD 2026.
Fraksi NasDem (Evandi, S.Pd)
Pemkab menyetujui pandangan fraksi agar dengan keterbatasan keuangan, APBD 2026 harus fokus pada program prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat (Cici Susilawati)
Pemerintah sependapat terkait pentingnya efisiensi dan sinergi antar-OPD guna mencegah tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Pemkab juga sepakat bahwa perencanaan matang diperlukan untuk menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.
Fraksi Gerakan Nasional (Pdt. Rayaniatie Djangkan, M.Th)
Menanggapi pertanyaan terkait realisasi PAD dan tunggakan pajak kendaraan dinas, Pemkab menjelaskan bahwa akan dilakukan rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi Kalteng. Terdapat sejumlah kendaraan yang telah dihibahkan atau dilelang namun belum dibalik nama, sehingga tunggakan pajaknya masih tercatat atas nama Pemkab.
Richard menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, memastikan integrasi Pokir dalam perencanaan, dan meningkatkan efisiensi anggaran demi penyusunan APBD 2026 yang kredibel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat Gunung Mas.
