Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas ,Richard, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum enam fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Kab. Gunung Mas Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (1/7/2025)
MMCGumas – Kuala Kurun, 1 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Sekretaris Daerah Richard, mewakili Bupati Jaya Samaya Monong, menyampaikan jawaban atas pandangan umum enam fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
Adapun fraksi-fraksi yang memberikan pandangan umum sebelumnya adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, NasDem, Demokrat, dan Fraksi Gerakan Nasional.
Sekda Richard menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dan dukungan seluruh fraksi terhadap substansi Raperda RPJMD. Dalam tanggapannya, Pemerintah menyoroti beberapa isu strategis.
Menanggapi masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah membeberkan status kemitraan kebun plasma antara perusahaan besar swasta (PBS) dengan koperasi mitra. Terdapat delapan perusahaan yang telah memenuhi kewajiban plasma, seperti PT Flora Nusa Perdana dan PT Mulia Sawit Agrolestari. Namun, sejumlah perusahaan lain seperti PT Bumi Agro Prima dan PT Tewah Bahana Lestari masih memiliki permasalahan dalam pembahasan perjanjian kerja sama yang perlu menjadi fokus pengawasan lima tahun ke depan.
Pembangunan jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam misi Bupati Gunung Mas. Ruas jalan Tewah–Tumbang Miri, yang menjadi sorotan Fraksi NasDem, akan direalisasikan mulai tahun 2025 sebagai bagian dari program “Tambun Bungai Maju”.
Terkait masukan Fraksi NasDem mengenai pencapaian PAD, Pemerintah akan memperkuat koordinasi, terutama dalam sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta mengkaji mekanisme pemberian reward/punishment kepada perangkat daerah berdasarkan kontribusi terhadap PAD.
Menanggapi Fraksi Demokrat, Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintahan, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat, guna mengatasi keterbatasan anggaran dan melahirkan inovasi pembangunan daerah.
Seluruh fraksi menyambut baik langkah Pemerintah untuk membuka ruang pembahasan bersama. Sekda Richard menegaskan bahwa semua masukan akan diformulasikan secara teknis dalam proses selanjutnya. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti isu-isu yang belum sempat dijawab dalam forum, pada rapat-rapat mendatang.
“Kami menghargai pandangan seluruh Fraksi DPRD. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun Gunung Mas secara terencana, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Richard menutup penyampaian.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan RPJMD sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan, demi terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
