MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (RAKORDALEV) Perencanaan Pembangunan Triwulan I dan Penandatanganan Komitmen Bersama Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 pada Senin, (5/5/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing, unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah, camat, lurah, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan capaian pelaksanaan APBD hingga Triwulan I Tahun 2025, di mana realisasi pendapatan mencapai Rp24 miliar atau 21,62%, dan realisasi belanja sebesar Rp203 miliar lebih atau 14,42%. Ia menekankan perlunya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kerja sama dengan BRIN yang ditandatangani pada 30 April 2025. Kerja sama tersebut meliputi pemanfaatan teknologi pengolahan emas ramah lingkungan, penyusunan dokumen peta jalan IPTEK, serta pengelolaan sumber daya genetik pertanian.
Bupati juga menyoroti rendahnya capaian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru mencapai Rp6,8 miliar atau 23,51% dari target Rp29 miliar lebih. Ia meminta terobosan dari Dinas Pendapatan dan SAMSAT, termasuk program pemutihan pajak atau insentif lainnya.
Dalam sektor belanja, Bupati menginstruksikan percepatan pengadaan barang dan jasa, dengan batas waktu e-purchasing minggu ketiga Mei dan tender minggu keempat Juni 2025. Ia mengingatkan pentingnya mengantisipasi perubahan cuaca dan mempercepat pelaksanaan kegiatan karena waktu tersisa hanya sekitar enam bulan.
Jaya juga meminta, agar percepatan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikawal secara serius oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan para camat. Tak kalah penting, seluruh perangkat daerah diminta aktif menggali peluang program dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.
Terkait komitmen inovasi, Bupati mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak hanya mencantumkan daftar inovasi, tetapi juga melaksanakannya dengan bukti nyata yang dapat dilaporkan ke Kemendagri melalui ajang Innovation Government Award (IGA). “Enam inovasi yang wajib dipenuhi harus mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan sosial,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan Program 100 Hari Kerja agar berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
