MMCGumas – Kuala kurun – Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden, membuka kegiatan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Integritas yang dilaksanakan di Aula RSUD Kuala Kurun, Senin (05/08/2024).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Gumas mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan pelayanan publik.
“Untuk percepatan pencapaian peningkatan indikator utama tersebut adalah dengan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas,” katanya.
Berdasarkan peraturan MENPAN-RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah Zona Integritas.
“Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang selalu berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani dengan sepenuh hati,” ujarnya.
Dirinya juga mengimbau kepada seluruh ASN RSUD Kuala Kurun untuk terus meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dengan langkah perubahan pola pikir dan budaya kerja serta komitmen pelayanan yang cepat dan baik.
Sementara itu dalam laporannya, Direktur RSUD Kuala Kurun, dr. Rusni D. Mahar, menyampaikan dalam memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka kegiatan tersebut bertujuan agar terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan semakin efektif dan efisien khususnya dilingkup RSUD Kuala Kurun.
“Bisa juga menghasilkan karakter birokrasi yang dicirikan dengan pelayanan publik yang berkualitas dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat serta perubahan mindset dan culture set agar mampu menunjukan kinerjanya,” jelasnya.
Untuk target dan sasaran pelaksanaan pembangunan zona integritas dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, proses dan implementasi pembangunan zona integritas di 6 area perubahan manajemen.
“Mulai dari penataan tatalaksana manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas dilaksanakan per 3 bulan serta pemantauan pembangunan zona integritas oleh tim penilai internal dalam 1 kali pertahun,” tukasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Assisten III Setda Gumas, Kepala perangkat daerah terkait, beberapa Pejabat Eselon III, dan sejumlah perawat Medis RSUD.
