FOTO : Sekda Gumas Richard (Tengah) Bersama, Wakil Ketua I DPRD Gumas Binartha (Kiri) dan Kepala Bapperida Gumas Yantrio Aulia (Kanan) saat Mengikuti FGD Kelistrikan di Jakarta Selatan, 7 Juni 2024
mmc.gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Penjabat Bupati (PJ) yang diwakili Sekretaris Daerah, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) untuk menemukan solusi terkait Kelistrikan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan dipusatkan di Ballroom I Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
FGD yang dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat Pembangunan Kelistrikan di Provinsi Kalteng. Berdasarkan data, dari 1.571 Desa di Kalteng, masih terdapat ratusan Desa yang belum teraliri arus listrik dari PLN.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard, yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas Binartha, Kepala Bapperida serta Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda), telah mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, tentunya dengan tema Percepatan Pengembangan Kelistrikan di Provinsi Kalteng.
Acara ini juga diprakarsai oleh Anggota DPR RI yang berasal dari Provinsi Kalteng, yakni Willy M. Yoseph, H. Iwan Kurniawan dari Komisi VII dan Mukhtarudin yang duduk di Badan Anggaran DPR, hadir secara langsung.
Sedangkan dari Kementerian ESDM dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu beserta jajarannya, Direktur Distribusi PT. PLN beserta jajarannya. Tampak hadir dari Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng yakni, Ketua DPRD Provinsi Kalteng serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng beserta unsur Ketua DPRD.
Pada kesempatan itu juga, Sekda Gumas, Richard menyampaikan kondisi Elektrifikasi PLN di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan bulan April 2024, yaitu 73,69% dan Rasio Elektrifikasi (RE) Non PLN 16,81% sehingga RE menjadi 90,50%.
“Kami sangat berharap bahwa RE PLN di Kabupaten Gunung Mas bisa segera tercapai 100%,” ungkapnya.
Lebih lanjut pihak PT. PLN melalui Direktur Distribusinya, memaparkan terkait kondisi dan progres pengembangan listrik perdesaan di Kalimantan Tengah, dimana realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalteng sampai dengan bulan April Tahun 2024, ialah 97,77% dan Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 94,92%.
Menurutnya, PLN belum mendapatkan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024, walaupun demikian program Listrik Desa (Lisdes) tetap dijalankan, “namun upaya PLN tetap mengusulkan alokasi PMN tahun anggaran 2025 untuk dapat menyelesaikan Program Lisdes, sehingga terwujudnya target RE dan RDB 100%,” ungkapnya.
Pada sesi diskusi hampir seluruh Kepala Daerah dan Unsur Ketua DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng menyampaikan masalah pemenuhan ketersediaan listrik didaerahnya, tentu menjadi hal yang sangat serius dan merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat di Provinsi Kalteng, dimana ketersediaan listrik merupakan bagian dari keadilan sosial bagi masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPR RI yang hadir dalam FGD ini menyatakan komitmen dan dukungannya untuk mengawal dan mengupayakan, agar PT. PLN dapat segera dapat merealisasikan program Lisdes, sesuai time schedule yang telah direncanakan.
FGD ini diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara kesepakatan Percepatan Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah oleh semua pihak.
