Kuala kurun – Pemerintah Daerah salah satunya Kabupaten Gunung Mas (Gumas) diminta untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar-pasar tiap hari.
Hal itu disampaikan, Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong yang diwakili Assisten II Setda Richard, seusai Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi atau kenaikan harga secara virtual, di aula rapat lantai I Kantor Bupati Gumas, Senin (31/10/2022).
“Ya, rapat ini membahas evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, dari Rakor ini juga diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota beserta TPID se- Indonesia” ujarnya.
Lalu, Kegiatan ini juga dilakukan secara rutin supaya pemerintah daerah ataupun provinsi dapat memantau pengendalian inflasi di tiap daerah, baik itu di provinsi sampai kabupaten/kota.
Berdasarkan petunjuk dari pusat sambung Richard, Kabupaten Gumas mengalokasikan dana 2 % dengan total 3,7 milyar dari belanja APBD, “Dari dana inilah Pemkab Gumas mengupayakan program penanganan inflasi di Gumas,” Jelasnya.
Dari dana tersebut, sambung Richard pemkab Gumas sendiri sudah melakukan berbagai upaya salah satunya membuat pasar murah bagi masyarakat setempat di berbagai kecamatan, dan juga Pemkab Gumas sudah menyiapkan beberapa cadangan pangan di sektor pertanian.
Menurutnya faktor yang perlu kita awasi juga untuk pengendalian inflasi yaitu pendistribusian barang yang memicu kenaikan bahan pokok.
“Bisa juga faktor kondisi cuaca dan kondisi kelangkaan misalnya barangnya tidak ada,” ungkapnya.
Dari Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi.
“Kolaborasi ini dilakukan dengan membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah,”paparnya.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.
