Kuala Kurun, mmc.gunungmaskab.go.id – Untuk upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diwilayah kalimantan tengah , Kepolisian Resor (Polres) Gunung Mas melaksanakan apel pencanangan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait sanksi pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2021, di halaman Mapolres, kamis pagi (25/2/2021).
Pada kesempatan itu, Kapolres Gumas AKBP Rudi Asriman menyerahkan Maklumat Kapolda Kalteng tentang Sanksi Pidana terhadap Pembakaran Hutan dan atau Lahan kepada masing-masing perwakilan apel yang hadir.
“Apel ini dapat menjadi momen yang baik untuk mengajak semua bersinergi dengan berbagai pihak, baik instansi, stakeholder terkait, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gumas dapat optimal,” hal itu disampaikan Kapolres Gunung Mas AKBP Rudi Asriman saat sambutannya.
Karhutla merupakan ancaman yang mengganggu ekosistem lingkungan dan kehidupan manusia. Berdasarkan evaluasi, hotspot tahun 2020 di Provinsi Kalteng sebanyak 5.640 titik, khusus Kabupaten Gumas sebanyak 307 titik, dengan tafsiran luasan lahan yang terbakar sekitar tujuh hektare.Tahun 2021 ini merupakan tantangan berat. Selain adanya wabah Covid-19, kita juga dihadapkan dengan musim kemarau yang dapat menyebabkan karhutla.
Ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam pencegahan karhutla, diantaranya menyiapkan satuan tugas penanggulangan karhutla di dinas terkait sesuai tugas dan tanggung jawab yang dilengkapi dengan peralatan pendukung, siapkan fisik dan mental yang dilandasi komitmen, moral, dan disiplin kerja melaksanakan tugas di lapangan.
“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya TNI dan Polri saja, akan tetapi perlu sinergitas antara Pemerintah, unsur terkait, dan masyarakat,” kata Kapolres.
Apel ini dihadiri perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pabung Kodim 1016/Plk di Kabupaten Gunung Mas, Danramil 1016-06 Kuala Kurun, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, perwakilan Kasatpol PP dan Damkar, perwakilan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla wilayah Kalimantan Pondok kerja Gunung Mas, yang menyertakan lima personel.