Gunung Mas – Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi dan advokasi POPM Filariasis dalam upaya peningkatan cakupan minum obat Filariasis, bertempat di aula Hotel Lising Kuala kurun, senin (23/4/2018) pagi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Gunung Mas yang diwakili Asisten I Setda Bidang Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Dr. Maria Efianti dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yaser Wawan Skm.M.Kes, yang dihadiri Kepala SOPD beserta Camat, Lurah dan Kades ataupun yang mewakili.
Kepala Dinas Kesehatan dalam laporannya menyampaikan beberapa kendala terkait pelaksanaan POPM, bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan POPM.
Hal ini disebabkan karena ;
- Kurangnya informasi/sosialisasi terkait POPM
- Takut efek samping obat Filariasis,
- Masih belum akuratnya database sasaran penduduk pada kegiatan POPM
- Adanya kesenjangan data PUSDATIN dengan data real pada jumblah penduduk di lapangan. Hal ini mengakibatkan target cakupan POPM Filariasis terlalu tinggi, sehingga ada beberapa puskesmas tidak dapat mencapai target tersebut, dan
- Tingginya angka mutasi petugas kesehatan
Kendala teknisnya ;
- Bahwa penduduk tidak minum obat didepan petugas hal ini mempengaruhi keberhasilan kegiatan POPM
- Belum optimalnya kerja sama lintas sektor, lintas program, pencatatan dan pelaporan belum tepat waktu.
Sedikit ditambahkan Dr. Maria Efianti ” untuk cakupan minum obat filariasis dari tahun 2016 s/d 2017 hanya naik 0,2% ( 73,8% menjadi 74%). Diharapkan upaya yang lebih giat lagi dari petugas kesehatan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi aktif minum obat filariasis.
berdasarkan data PUSDATIN, pencapaiaan cakupan POPM Kabupaten Gunung Mas sebanyak 66%, sedangkan data real 74% target (<65%), ini perlu dukungan lintas sektor dan lintas program dalam upaya peningkatan cakupan POPM”, terangnya.
Dalam sambutan tertulis Bupati Gunung Mas yang dibacakan Drs. Ambo Jabar ,M.Si menerangkan bahwa, eliminasi filariasis merupakan salah satu prioritas program pembangunan kesehatan 2015 – 2019, dalam upaya mencapai reduksi cacingan tahun 2019 dan eliminasi Filariasis 2020.
Dalam hal ini Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah Daerah melalui dana dekonsentrasi untuk melaksanakan POPM Filariasis dan cacingan.
“Program eliminasi penyakit ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kecacatan dan kerugian ekonomi, yang disebabkan oleh penyakit tersebut.
Pencanangan program global eliminasi Filariasis yang terintegrasi dapat melalui pemberian obat pencegahan secara masal, terbukti lebih cost-effective dibandingkan pendekatan lain seperti pengendalian vektor”. ucap Drs. Yansiterson. M.Si
Press Realis Bidang Pengelolaan Informasi Publik.